Informasi sampah yang saya maksudkan di atas adalah tentang “pertengkaran” lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan POLRI, yang kemudian diistilahkan sebagai permusuhan antara cicak dan buaya.  Dalam tahap berikutnya “perseteruan” dua lembaga ini melebar dengan melibatkan lembaga Kejaksaan Agung.  Dalam hal tersebut, berita tentang “perkelaian” KPK, POLRI dan Kejaksaan Agung saya sebut sebagai informasi sampah karena tidak sedikitpun memberikan kecerdasan serta nilai tambah bagi kita.  Justru sebaliknya, “perseteruan” itu – terlepas lembaga mana yang benar – telah memberikan mimpi buruk bagi kita yang sedang belajar untuk patuh hukum.  Lembaga yang dibiayai dari keringat rakyat untuk mengawal hukum, justru semakin menghadirkan rasa pesimis dan apriori bagi keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kita memang tidak tahu dan lebih tepatnya tidak harus tahu apapun urusan yang berkaitan dengan “permusuhan” antar lembaga tersebut.  Apakah oknum KPK telah benar-benar melakukan penyalahgunaan kewenangannya sehingga patut ditahan, ataukah POLRI maupun Kejaksaan Agung sedang menjalankan design pengkerdilan lembaga KPK yang kita sebut dalam lima tahun terakhir seolah menjadi super power baru dibidang hukum terutama dalam kasus penanganan korupsi.  Yang pasti ketiga lembaga itu melalui tangan-tangan oknum yang saat ini muncul kepermukaan telah melakukan perbuatan yang dipandang tidak patut dalam kaitan pemberantasan korupsi.  Apabila masing-masing dapat bertindak dalam jalur yang benar, maka sakwasangka dan dugaan negatif apapun akan dapat terpatahkan, tetapi ketika sedikit saja bertingkah abu-abu maka sangat pantas untuk menerima dari akibatnya tindakannya.

Kecuali bahwa “perseteruan” ketiga lembaga itu hanya menjalankan grand design untuk menutupi sebuah skenario yang lebih besar lagi yang berada dibaliknya, sehingga masyarakat hanya akan terbius pada pertengkaran itu  dan melupakan atau ternina bobokan untuk tidak dapat menelisik kasus besar lain, maka  wajar jika kita butuh ada perlakuan yang lebih radikal.  Radikal dalam arti segera dilakukan amputasi terhadap oknum dari lembaga apapun yang terduga melakukan perbuatan tidak patut, tanpa perlu proses hukum yang lebih pasti dan tetap.  Dan kembalikan kinerja lembaga-lembaga tersebut pada track yang lebih benar.  Kelelahan masyarakat menerima ketidakpastian sudah cukup, maka saatnya giliran Mr. Presiden untuk bertindak.  Kita tunggu wacana pemerintahan yang bersih dari Mr. Presiden.

Inna lillahi wainna illahirojiuun

Belum genap satu bulan sejak bencana gempa bumi yang berpusat di Tasikmalaya, Jawa Barat (2/9/2009), kembali kita dihadapkan pada satu bencana gempa bumi baru yang terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat (30/2/2009) yang efeknya hingga di Sumatera Utara, Riau dan Jambi.
Bagaimanapun bencana yang terjadi ini kembali mengulang rasa prihatin dan empati kita, karena keluarga, teman atau hanya sekadar saudara satu bangsa harus berpasrah diri tanpa persiapan dan merelakan sesuatu tanpa kekuatan untuk menolaknya. Bencana telah merenggut nyawa, harta dan kebahagiaan dari sebagian keluarga, teman dan saudara-saudara kita.

Para peneliti dan ilmuwan boleh melakukan analisis dan berargumentasi secara ilmiah tentang penyebab dan dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu gempa. Pemerintah pun kadang – meski lebih sering tidak melakukannya secara kontinu – memberikan berbagai pemahaman kepada masyarakat akan bahaya gempa dan persiapan untuk menghadapinya. Toh akhirnya, pada setiap kejadian bencana baru, kita harus mengelus dada bahwa ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan yang telah dikerjakan untuk bisa mengendalikan atau setidaknya meminimalisir dampak bencana itu bagi masyarakat.

Pada sisi lain dari konteks kejadian bencana ini pula, kesadaran untuk tidak menafikan keberadaan Tuhan sebagai aktor dibalik seluruh kejadian – termasuk bencana dan musibah – sangat relevan untuk tidak dihilangkan meski dengan nalar ilmiah sekalipun. Analisis ilmiah yang menyebutkan pergeseran lempeng bumi sebagai salah satu penyebab gempa tektonik maupun aktivitas ekstrim gunung berapi yang bisa menyebabkan gempa vulkanik, tetap pangkalnya bermuara pada campur tangan dan kehendak dari yang menciptakan dan mengendalikan itu semua. Dan pengendali itu adalah Tuhan.

Persoalannya adalah pada saat apa kita tahu Tuhan menghendaki adanya bencana untuk diberikan pada suatu kaum ?

Kita sering melakukan vonis bahwa bencana yang terjadi pada daerah tertentu merupakan salah satu bentuk ujian dan bukan azab, dan dalam kondisi lain berlaku sebaliknya. Padahal keduanya, ujian maupun azab adalah perangkat yang menjadi prerogratif Tuhan yang diberlakukan dengan tujuan berbeda. Dalam satu ayat di Al Quran, Tuhan akan memberikan azab untuk umatnya yang kufur akan nikmat yang telah Dia berikan dan juga pembangkangan-pembangkanga

Indonesia memiliki aliran/organisasi Keislaman yang begitu banyak, dimana setiap aliran Islam tersebut memiliki prinsip-prinsip ajaran yang kadang berbeda satu sama lain. Tentu perbedaan yang saya maksudkan bukan terletak pada perbedaan ideologi dasar keislamannya (akidah Islam). Nahdlatul Ulama (NU) memiliki prinsip ajaran yang dalam hal tertentu berbeda dengan Muhammadiyah, Persis atau organisasi Islam lainnya. Pun demikian dalam hal yang berkaitan dengan penetapan hari raya keislaman, berawal dari perbedaan prinsip ajaran masing-masing organisasi Islam sering kemudian mengakibatkan perbedaan dalam pelaksanaan hari raya Islam tersebut. Dan karena perbedaan itu pula, berkali-kali kita harus mengadakan hari raya Islam yang tidak bersamaan dengan umat Islam lainnya.
Dalam kasus penetapan hari raya Idul Fitri tahun 1430 H kali ini, jauh-jauh hari Muhammadiyah telah menetapkan pelaksanaan hari raya adalah pada tanggal 20 September 2009. Penetapan lebih awal yang dilakukan Muhammadiyah tentu dapat dimaklumi karena prinsip dasar penetapan akhir atau awal bulan sebagai rujukan penetapan hari raya Idul Fitri yang dilakukan Muhammadiyah menggunakan perhitungan (hisab). Sementara NU dan beberapa organisasi lain, selain melakukan perhitungan (hisab) seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah juga masih harus melakukan rukyat (melihat bulan dengan mata telanjang atau dengan peralatan yang ada). Artinya adalah bahwa NU tidak akan serta merta menetapkan hari raya pada tanggal tertentu – meskipun hasil hisab sudah menghasilkan tanggal tertentu – sebelum dilakukan rukyat sebagai penegas atas hisab yang telah dilakukan. Tentu ada pertanyaan, apakah antara hisab dan rukyat ada ketidaksinkronan sehingga sering menghasilkan tanggal yang berbeda? Tentu seharusnya tidak berbeda, tetapi ada hal-hal tertentu bahwa pelaksanaan hisab kadang terjadi kesalahan (error) dalam perhitungannya, juga rukyat tidak dapat berjalan dengan sempurna jika kondisi cuaca pada saat tersebut sedang buruk sehingga menutup pandangan terhadap keberadaan bulan.

Dalam konteks di atas, tentu dengan pegangan prinsip yang tidak sama, maka perbedaan yang ada seharusnya bukan suatu hal yang sangat fundamental untuk terjadinya perselisihan. Bahkan pemaksaan untuk terjadinya kesamaan, atau mengarahkan kapan idul fitri pada tanggal tertentu yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten justru akan mendistorsi prinsip ajaran masing-masing organisasi keislaman tersebut dan mengeruhkan suasana. Jadi jangan karena persoalan politis, pelaksanaan hari raya harus disamakan. Pemerintah sebagai payung agama negara dan MUI yang berisi seluruh ulama dari masing-masing organisasi Islam di Indonesia tidak sangat efektif merubah ketetapan yang diberlakukan oleh masing-masing organisasi keislaman itu, kecuali untuk umat Islam yang tidak memiliki afiliasi (keterikatan) secara ketat dengan organisasinya.

Tentu kita berharap bahwa pelaksanaan hari raya Idul Fitri tahun ini atau tahun-tahun ke depan akan dilalui oleh umat Islam di Indonesia secara bersamaan, tetapi kalaupun harus berbeda, maka jangan sampai hal tersebut merusak harmonisasi keislaman yang ada. Klaim kebenaran atau penghakiman kesalahan tidak cukup perlu untuk dilontarkan, dan biarkan Tuhan saja yang akan menilainya.

Terakhir, kapanpun anda merayakannya “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 H, Taqabalallahu Minna Wa Minkum, Minal Aidin Wal Faizien, Mohon Maaf Lahir Batin”

Sehubungan adanya perubahan teknis dari Pengisi Acara (Tim Ustadz H.M. Hariyono) maka diberitahukan, bahwa acara “Dzikir & Doa Akbar Untuk Bangsaku” yang sedianya akan dilaksanakan pada :  Hari Ahad, Tanggal 16 Agustus 2009 (25 Sya’ban 1430 H), bertempat di Masjid Istiqlal, terpaksa diundur pelaksanaannya sampai pemberitahuan berikutnya.

Kepada para undangan, jamaah majlis taklim, pihak sponsor, dan masyarakat umum yang sedianya akan menghadiri, kami mohon maaf atas pengunduran ini.

Atas nama penyelenggara,

Al-Maghfiroh Organizer

Tetapi harus saya akui, bahwa hari ini setelah membuka situs detik.com saya harus menunda untuk membuka berita-berita yang di-release situs berita tersebut. Ada satu banner iklan yang menarik berjudul JK, Jejak Langkah Sang Pemimpin. Saya paham bahwa iklan itu pasti iklan kampanye dari salah satu capres yang akan bertarung 8 Juli 2009 nanti. Tetapi yang berbeda adalah bahwa iklan kampanye itu dibesut dalam bentuk sebuah film pendek, lengkap dengan rencana tayangnya di bioskop dan media televisi.

Apa yang menarik dari iklan kampanye tersebut?

Terlepas kita mengkaitkan siapa capres/cawapres yang menjadi topik dalam iklan tersebut, tetapi jelas pilihan media kampanye dengan menggunakan bentuk film dan menayangkannya di bisokop layaknya sebuah film lepas adalah sebuah terobosan yang kreatif. Selama ini kita cenderung disuguhi berbagai iklan kampanye dalam bentuk yang biasa-biasa saja, seperti spanduk, baliho, banner online atau paling banter cuplikan iklan televisi yang mengekspose berbagai klaim keberhasilan dari sudut mereka. Tetapi iklan kampanye yang berbentuk film pendek yang memaparkan kehidupan pribadi capres/cawapres yang mengalir begitu baik dalam besutan pembuat film profesional, rasanya baru sekarang ini ada, minimal untuk di Indonesia. Pilihan bisokop sebagai media untuk menayangkan juga hal kreatif lain yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Kita patut mengapresiasi, bukan dari faktor capres/cawapresnya, tetapi pemanfaatan berbagai media kampanye yang digunakan yang tidak monoton dan terkesan apa adanya. Apalagi jika dihubungkan dengan bentuk kampanye lain yang ada saat ini yang cenderung mendeskreditkan, menyerang pribadi, mengelabui atau bahkan membodohi masyarakat dengan asumsi salah tentang perekonomian dan hubungannya dengan keharusan memilih capres tertentu. Atau pemanfaatan media survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang jelas keberpihakannya pada calon tertentu, sehingga metode dan validitas hasil survei yang sebenarnya bersifat akademis dan ilmiah menjadi dipertanyakan. Atau tingkah orang-orang di belakang tim sukses yang terkadang menggadaikan profesionalitas dan kesantunan berpolitiknya.

Kita memang belum memiliki data statistik yang jelas mengenai seberapa besar efektifitas dari berbagai bentuk kampanye yang digunakan sekarang. Tetapi yang pasti semakin berkembangnya tingkat pendidikan dan etik moral masyarakat, cara-cara berkampanye yang cerdas, kreatif dan santun akan lebih mengena dan mendapat apresiasi masyarakat dibanding bentuk kampanye yang mengagitasi dan memprovokasi masyarakat. Artinya adalah bentuk kampanye alternatif yang lebih kreatif adalah sebuah keniscayaan untuk dimasa mendatang.

Bagaimana dengan pemilu sekarang, apa masyarakat sudah cerdas?

Kubu SBY-Boediono menjadi yang pertama menyerang dengan menganggap keberadaan selebaran tersebut sebagai kampanye hitam yang dilakukan oleh kubu JK-Wiranto untuk mendiskreditkan pasangan SBY-Boediono. Di pihak lain, kubu JK-Wiranto bertahan bahwa selebaran gelap tersebut bukan dilakukan oleh kubu mereka, bahkan menganggap sebagai sebuah jebakan yang dilakukan oleh kubu SBY-Boediono. Bahwa saat ini kasus tersebut sudah mendekati titik terang siapa yang bertanggung jawab (baca detik online 29/6/2009), sehingga akan sangat mudah mengetahui siapa yang bermain dan apa motif di baliknya.

Penarikan isu agama sebagai komoditas politik praktis, seperti yang terjadi dalam kampanye Capres/Cawapres sebenarnya sudah berlangsung lama dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja.. Amerika Serikat (AS) yang dianggap dedengkotnya demokrasi pun masih menerapkan standar ganda tentang kepercayaan agama bagi calon presidennya, seperti yang dialami Barack Obama yang disangkut pautkan dengan agama Islam sehingga perlu mengklarifikasi tentang kepercayaan dia sesungguhnya. Padahal sebagai wujud ejawantah ideologi kebebasan yang dianutnya, AS seharusnya dapat menafikan terhadap setiap peluang perbedaan agama bagi calon presidennya. Tetapi toh sentimen agama mayoritas terhadap kepercayaan minoritas tidak dapat mencairkan tentang hal tersebut.

Agaknya ini juga yang sekarang terjadi pada kampanye Capres-Cawapres di Indonesia. Bahkan kalau kita mau menengok ke belakang, pada saat pencalonan Megawati Soekarnoputri pada pemilihan Presiden tahun 2004 atau bahkan sebelumnya, isu yang berkaitan dengan agama yang dianut Megawati dan haram-halalnya wanita menjadi Presiden sudah menjadi sorotan tajam di masyarakat. Dan ini menjadi objek yang dimanfaatkan dalam setiap kampanye politik.

Pertanyaannya adalah apakah salah jika seorang istri cawapres – bahkan untuk capres dan cawapresnya sendiri – beragama selain agama yang dianut mayoritas masyarakat? Jawabannya sangat jelas jika dihubungkan dengan konstitusi negara.

Namun demikian kebebasan beragama yang menjadi salah satu ciri negara demokrasi, tidak senantiasa mengartikan bahwa masyarakat bisa menerima perbedaan agama bagi pemimpinnya. Psikologis masyarakat dengan sentimen keagamaannya ini yang kemudian dimanfaatkan sebagai komoditas politikuntuk menarik simpati pemilih, atau sebaliknya menjadi alat untuk menyerang lawan. Dalam konteks ini akan terlihat semakin kental pada negara-negara yang memiliki disparitas atau ketidakseimbangan jumlah antara pemeluk satu agama dengan agama yang lain sangat lebar. Agama mayoritas biasanya akan lebih mendikte terhadap agama minoritas sebagai bentuk sentimen religi. Dalam kadar tertentu hal ini masih sangat wajar untuk terjadi. Memang kemudian dapat diartikan negara telah melakukan bentuk paradoksial yang nyata, jika dilihat bahwa hukum positif negara yang menghendaki adanya penghormatan dan perlakuan yang sama untuk setiap agama. Bahkan untuk konteks politik ‘sekuler’ yang memisahkan antara urusan politik praktis – kenegaraan – dengan hal yang berkaitan dengan kepercayaan agama. Dalam konotasi ini pula, pertanyaan tentang posisi agama dalam kerangka politik praktis seperti yang ditanyakan oleh moderator Debat Capres-Cawapres belum lama ini sangat bias untuk dipertanyakan. Karena toh keduanya sengaja dikaburkan dalam mainstream sekuler tersebut.

Terakhir, isu agama akan senantiasa mewarnai setiap kampanye politik, karena hakekatnya agama secara langsung atau tidak sangat bersinggungan dengan dunia politik. Dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain yang kadang kondisi sosial dan tingkat pendidikan masyarakatnya sudah lebih maju. Yang paling penting adalah bagaimana menempatkan agama dalam posisi yang bijak, dan bukan sebaliknya mengekploitasinya sebagai pembenar untuk tujuan-tujuan yang justru bertolak belakang dengan nilai agama itu sendiri.