Perseteruan Cicak Vs Buaya : TIDAK PENTING

Sebagai warga negara yang telanjur melek dengan berbagai media informasi, baik koran, televisi atau internet, setiap hari dalam waktu 1-2 bulan terakhir harus dicekoki informasi sampah yang sama sekali tidak mendidik.  Sebenarnya bukan kali ini saja, tetapi sudah sering kejadian yang settingnya hampir sama seperti ini berulang untuk mengobrak-abrik nalar kita.  Untungnya kita termasuk masyarakat yang dikarunia daya ingat yang rendah, sehingga memori-memori itu hanya mampir sesaat yang selanjutnya kita bisa melupakannya sama sekali.

Informasi sampah yang saya maksudkan di atas adalah tentang “pertengkaran” lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan POLRI, yang kemudian diistilahkan sebagai permusuhan antara cicak dan buaya.  Dalam tahap berikutnya “perseteruan” dua lembaga ini melebar dengan melibatkan lembaga Kejaksaan Agung.  Dalam hal tersebut, berita tentang “perkelaian” KPK, POLRI dan Kejaksaan Agung saya sebut sebagai informasi sampah karena tidak sedikitpun memberikan kecerdasan serta nilai tambah bagi kita.  Justru sebaliknya, “perseteruan” itu – terlepas lembaga mana yang benar – telah memberikan mimpi buruk bagi kita yang sedang belajar untuk patuh hukum.  Lembaga yang dibiayai dari keringat rakyat untuk mengawal hukum, justru semakin menghadirkan rasa pesimis dan apriori bagi keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kita memang tidak tahu dan lebih tepatnya tidak harus tahu apapun urusan yang berkaitan dengan “permusuhan” antar lembaga tersebut.  Apakah oknum KPK telah benar-benar melakukan penyalahgunaan kewenangannya sehingga patut ditahan, ataukah POLRI maupun Kejaksaan Agung sedang menjalankan design pengkerdilan lembaga KPK yang kita sebut dalam lima tahun terakhir seolah menjadi super power baru dibidang hukum terutama dalam kasus penanganan korupsi.  Yang pasti ketiga lembaga itu melalui tangan-tangan oknum yang saat ini muncul kepermukaan telah melakukan perbuatan yang dipandang tidak patut dalam kaitan pemberantasan korupsi.  Apabila masing-masing dapat bertindak dalam jalur yang benar, maka sakwasangka dan dugaan negatif apapun akan dapat terpatahkan, tetapi ketika sedikit saja bertingkah abu-abu maka sangat pantas untuk menerima dari akibatnya tindakannya.

Kecuali bahwa “perseteruan” ketiga lembaga itu hanya menjalankan grand design untuk menutupi sebuah skenario yang lebih besar lagi yang berada dibaliknya, sehingga masyarakat hanya akan terbius pada pertengkaran itu  dan melupakan atau ternina bobokan untuk tidak dapat menelisik kasus besar lain, maka  wajar jika kita butuh ada perlakuan yang lebih radikal.  Radikal dalam arti segera dilakukan amputasi terhadap oknum dari lembaga apapun yang terduga melakukan perbuatan tidak patut, tanpa perlu proses hukum yang lebih pasti dan tetap.  Dan kembalikan kinerja lembaga-lembaga tersebut pada track yang lebih benar.  Kelelahan masyarakat menerima ketidakpastian sudah cukup, maka saatnya giliran Mr. Presiden untuk bertindak.  Kita tunggu wacana pemerintahan yang bersih dari Mr. Presiden.